Menko Polhukam Mahfud dapat Restu Megawati buat Mundur

Jakarta – Sekretaris Jendral( Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan( PDIP) Hasto Kristiyanto berkata, rencana pengunduran diri Mahfud Md dari jabatannya selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum serta Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Indonesia Maju, sudah direncanakan semenjak lama oleh Calon Wakil Presiden( Cawapres) no urut 3 tersebut.

Apalagi, rencana itu dirancang bersama- sama dengan Capres Ganjar Pranowo serta partai politik pengusung, yang dibahas dalam rapat Regu Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar- Mahfud.

” Serta ini ialah momentum yang sangat baik, terlebih sehabis terdapat sentimen negatif yang begitu besar, hingga terdapat gerakan unfollow terhadap sosial media dari Presiden Jokowi. Seperti itu yang setelah itu kami cermati,” kata Hasto di Jakarta, Selasa( 30/ 1).

Tetapi demikian, bagi Hasto pengunduran diri sebagai Menko Polhukam wajib dicoba dengan persiapan matang. Karena, Mahfud selaku pendekar hukum senantiasa wajib menempatkan skala prioritas kepentingan rakyat, bangsa serta negeri.

Dimana, beberapa perkara bangsa yang dialami butuh dituntaskan Mahfud dalam kapasitasnya selaku Menko Polhukam.

Ia mencontohkan permasalahan Rempang, konflik agraria, sampai kejahatan keuangan lewat sistem online yang kerap terjalin. Kasus- kasus tersebut bagi Hasto membutuhkan wujud yang sangat tegas buat menyelesaikannya.

Paling tidak, Mahfud diucap Sekretaris TPN Ganjar- Mahfud ini masih bisa membagikan sesuatu saran dalam menuntaskan perkara hukum tersebut selaku Menko polhukam.

” Pinjaman online, asuransi serta yang lain. Sampai saat ini hendak dikebut oleh Profesor Mahfud buat dapat dituntaskan,” sebutnya.

Dengan begitu, siapapun nanti yang hendak mengambil alih Mahfud MD, diungkapkannya masih dalam satu spirit yang sama buat membela rakyat. Dengan tujuan buat menegakkan keadilan, serta tidak meningkatkan kekuatan intimidasi baru.

” Terdapat Profesor Mahfud saja timbul intimidasi, terlebih jika tidak terdapat Profesor Mahfud,” ucapnya.

Direstui Megawati untuk mundur sebagai Menko Polhukam

Hasto menegaskan, mundur tidaknya Mahfud dari jabatannya selaku Menko Polhukam telah disepakati bersama.

Cuma, permasalahan penegakkan hukum buat rakyat inilah yang jadi pertimbangan utama serta dikebut buat lekas dituntaskan.

Apalagi rencana tersebut telah lama memperoleh restu dari Pimpinan Universal PDIP Megawati Soekarnoputri.

” Sudah, sudah lama diberikan restu,” pungkasnya.